Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i01.4828Keywords:
Good Governance, Desa, Reformasi Birokrasi., Desa, Reformasi Birokrasi.Abstract
Abstract
Good governance as part of the reform agenda is basically a condition that is aspired to in every aspect of government that interacts with society, especially rural communities. This highly aspired condition is based on an understanding of the principles that apply good governance, including: accountability, transparency, transparency, rule of law, justice, participation, decentralization, togetherness, professionalism, responsiveness, effectiveness and efficiency, and competitiveness. All of this illustrates that the character of the village as a self-governing community is much broader and more capable. The main task carried out by the village government is to create a democratic life, to provide good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life. This leads to the practice of village good governance in Indonesia.
Key words: good governance, and village.
References
Bayu, Kharisma. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), Jurnal Buletin Studi Ekonomi.” Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 2014, 9.
Dara Aisyah. Diakses 15 Maret 2022. hubungan Birokrasi Dengan Demokrasi (usu.ac.id).
Kemas Arsyad Somad. “Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa yang Demokratis, Masalah-Masalah Hukum” Jilid 41, no. No. 4 (Oktober 2012): hlm 491.
Laurensius Arliman S. “Partisipasi masyarakat di dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Arena Hukum Volume 12, no. Nomor 2 (Agustus 2019): hlm 301.
Marjoko, dkk. Pemerintahan Desa yang Baik. Medan: Bitra Indonesia,The Activator for Rural Progress, 2013.
“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa,” t.t.
“Naskah AkademikRancangan Undang-Undang tentang Desa,” t.t.
Nety Nermawati. “Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa.” Istinbath: Jurnal Hukum Volume 16, no. Nomor 1 (Mei 2019): hlm 3.
Rina Sulistyowati dan Rita Nataliawati. “Analisis Akuntanbilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” Owner Riset dan Jurnal Akutansi Volume 6, no. Nomor 2 (April 2022): hlm 1799.
Satya Arinanto. “Tranparansi Birokrasi, Partisipasi Publik, dan Peran Kontrol Lembaga-lembaga Hukum dalam Perwujudan Negara Hukum, Hukum dan Pembangunan,” Maret 2001, hlm 3.
Yessyca Femilia & Uu Nurul Huda. “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa.” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 14, no. No. 1 (Juni 2020): hlm 132.
Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi (setabasri.com). Diakses 13 Maret 2022.
