Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi
DOI:
https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1209Keywords:
Badan Hukum, Rumah Sakit Private, sosio ekonomiAbstract
Society as users of health services organized by hospitals are entitled to receive services in plenary by not getting any difference of legal entity of hospital managers. The main goal of health care hospitals include the preventive, curative, rehabilitative and promotive to all levels of society in accordance with the socio-economic function that prioritizes social functioning compared with economic function. The legal entity of hospital management in the form of foundations, associations and limited liability companies. Research in this paper is a normative juridical research, which studied the approach of legislation (the statute approach) means that a problem will be seen from the legal aspect by studying the legislation. And also the method by way of literature study (library research). The research concludes that there are three (3) legal entity that manages private hospitals are more widely used by the public, namely foundations, associations and limited liability companies. Limited liability company that manages the hospital has the main purpose for profit or economic function takes precedence while legal entities of foundations and associations in managing hospitals prioritize socio-economic functions.
References
Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung.
J. Guwandi, 2011, Hukum Rumah Sakit & Corporate Liability, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
--------------, 1991, Dokter dan Rumah Sakit, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
Man S. Satrawidjaja, 2010, Peseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang Jilid 1, Bandung : PT. Alumni.
Soerjono Soekanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Cv. Ramedja Karya, Bandung.
Surya Utama, Memahami Fenomena Kepuasan Pasien Rumah Sakit Referensi Pendukung Untuk Mahasiswa, Akademik, Pimpinan, organisasi, dan Praktisi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 084/Menkes/Per/II/1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/ MENKES/ SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
